Catatan Tentang Tuanku Rao

Fakta tentang Tuanku Rao yang diungkapkan Mangaradja Onggang Parlindungan dalam bukunya yang berjudul Tuanku Rao. Tebal buku 691 halaman yang diterbitkan Penerbit Tanjung Pengharapan, banyak diragukan kebenarannya. Diantaranya, Gerakan Wahabi di Arab..Kolonel Haji Piobang dikirim Raja Abdullah bin Saud untuk menggegerkan Negara Darul Islam Minangkabau yang bermazhab Hambali tidak ada korelasi. Karena H Piobang pulang ke Minang sekitar tahun 1802 atau 1803. Sementara Raja Abdullah baru muncul di Mekkah tahun 1811.

Ketika seminar di Padang tentang sejarah Minangkabau Juli 1969, MO Parlindungan tidak mampu mempertahankan data dan fakta buku yang dikarangnya. Tuanku Rao adalah orang Padang Matinggi bukan orang Bakkara..J.B Neumann Kontelir B.B menulis tentang Studies over Bataks en Batakschelanden pada halaman 51 ketika menyebut bahwa Tuanku Tambusai bergabung di Rao dengan Tuanku Rao, maka disebutnya bahwa Tuanku Rao ini berasal dari Padang Matinggi tidak disebut-sebut bahwa Tuanku Rao berasal dari Toba

Menurut Mohammad Said dalam bukunya Si Singa Mangaraja XII hal 77-78, bahwa Tunaku Rao menikah dengan putri Yang Dipertuan Rao. Karena Yang Dipertuan bukan seorang penganut Wahabiah dan tidak begitu semangat untuk menentang agresi Belanda maka diambil alih oleh menantunya yang kemudian bergelar Tuanku Rao.

Perang Tuanku Rao di Air Bangis ditulis MO Parlindungan 5 September 1821…padahal Inggris menyerahkan Padang kepada Belanda pada Mei 1818 dan Perang Paderi baru dimulai pada April 1821 ketika pecah pertempuran di Sulit Air.

Untuk meluruskan sejarah Tuanku Rao, terutama sejarah Perang Paderi harus kembali diseminarkan dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten serta memiliki data yang akurat. Polemik yang terjadi tentang keraguan sejumlah kalangan terhadap kepahlawanan Tuanku Imam Bonjol dan Tuanku Tambusai.

Ketika sejarah pahlawan nasional ini, sudah benar dan tidak ada komplain dari berbagai pihak. Munculnya buku Tuanku Rao karangan MO Parlindungan justru mengacaukan sejarah. Terutama berkenaan dengan sejarah minangkabau, tunku imam bonjol, tuanku Rao dan tuanku Tambusai.

Bahkan lebih jauh saya menilai, ada misi terselubung dari buku Tuanku Rao karangan MO Parlindungan tersebut. Celakanya, kalangan suku Batak justru menganggap data yang disajikan MO Parlindungan tersebut benar. Ini sama saja dengan membawa ego kedaerahan yang tidak akan selesai jika hanya saling membantah dan merasa paling benar.

Buku yang karang Buya Hamka berjudul antara fakta dan hayalan untuk membantah Buku Tuanku Rao karya MO Parlindungan tersebut saya rasa bias menjadi acuan bagi kaum muslimin. Baik suku Minang maupun suku Batak. Karena data dan fakta yang disajikan MO Parlindungan tentang sejarah Islam di tanah Arab dan di tanah air sangat menyesatkan.

Munculnya buku OM Parlindungan yang berjudul Tuanku Rao telah menimbulkan polemik di masyarakat Indonesia. Sejumlah pihak kembali mempertanyakan tentang pengangkatan Tuanku Imam Bonjol sebagai pahlawan nasional. Bahkan dari berbagai perdebatan dan polemic yang muncul di dunia maya, mengerucut pada pertikaian antar entnis, suku batak dan minang.

Jika terus diperdebatkan tidak akan mendapat jalan keluar yang tepat, karena masing-masing individu yang merasa bersentuhan dengan sejarang Paderi merasa benar dengan argumennya. Tidak bias dipungkiri, factor ego kedaerahan pasti muncul dalam menyikapi Buku Tuanku Rao karya OM Parlindungan tersebut.

Satu hal yang harus menjadi dasar berfikir bagi kita semua adalah, perjuangan yang dilakukan bangsa Indonesia pada masa penjajahan Belanda sebelum tahun 1900-an bersifat kedaerahan, belum secara nasional. Hal ini disebabkan strategi adu domba yang dilakukan penjajah Belanda.

Semua kita pun pasti bias memahami sejarah bangsa ini, bahwa perjuangan secara nasional baru dimulai ketika dicetuskannya satu tekad untuk bersatu melalui Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Itulah titik perjuangan anak bangsa yang benar-benar bersatu untuk mengusir penjajahan.

Jadi tidak etis juga bila kita mengungkit perjuangan tokoh-tokoh daerah yang kemudian ditetapkan menjadi pahlawan nasional. Karena jelas tujuan mereka adalah untuk mengusir penjajahan. Meskipun dilakukan dalam kawasan yang lebih kecil. Tidak juga dapat dipungkiri dalam perjuangan di daerah tersebut, terdapat beberapa kelompok yang tidak mendukung perjuangan dan justru bekerjasama dengan penjajah.

Meneroka Tuan Rumah PON 2012

Gubri HM Rusli Zainal beberapa waktu lalu mengeluhkan pembangunan sarana Pekan Olahraga Nasional (PON) 2012 tidak mendapat bantuan dari Pusat melalui APBN 2009. Padahal Provinsi Riau sangat membutuhkan bantuan tersebut untuk menyelesaikan stadion utama yang ditaksir menelan anggaran senilai Rp 900 miliar lebih.
Wajar bila Riau berharap banyak dari kucuran APBN itu. Bila hanya mengharap APBD Riau, diperkirakan tidak mungkin memenuhi kebutuhan dana sebanyak itu dalam waktu cepat. Sementara venue PON harus selesai minimal tahun 2011. Merujuk pada kegiatan dan tahapan yang dilakukan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Riau, target menyelesaikan stadion utama itu bisa sesuai jadwal.
Dengan catatan, mulai dikerjakan tahun ini dan terus digesa selama tiga tahun ke depan. Namun ironisnya hingga pertengahan tahun 2009, stadion yang diprediksi termegah di Pulau Sumatera tersebut belum juga dikerjakan. Faktor utama sudah pasti soal dana yang jadi kendala untuk memburu target itu.
Jauh sebelum helat PON 2012 digelar, tepatnya ketika PON 2008 di Kalimantan Timur berlangsung, Tim Pansus DPRD Riau yang mempersiapkan regulasi dan payung hukum tentang pembangunan venue PON ke 18 tersebut sudah mengingatkan, Riau jangan berharap banyak dari dana APBN.
Pasalnya, belajar dari kasus penyelenggaraan PON 2008 di Kaltim, banyak venue yang belum rampung akibat terlalu berharap dari dana APBN. "Kaltim terlalu berharap kucuran dana APBN sehingga pembangunan venue PON tidak terkejar sesuai jadwal," ujar Sekretaris Pansus DPRD Riau, Yudha Bakti ketika Kunker ke Kaltim Juli 2008.
Penyelenggaraan PON Kaltim bisa dikatakan terlalu dipaksa sesuai jadwal. Ketika pertandingan berlangsung, beberapa bangunan masih dikerjakan. Bahkan Stadion Utama Palaran di Samarinda selesai sehari sebelum pembukaan PON oleh Presiden SBY pada 18 Juli 2008. Penyelesaiannya pun dipaksakan, sehingga bangunan pada bagian landscape banyak yang rusak karena tidak tahan beban volume yang menginjaknya.
Peserta iven olahraga terakbar di tanah air itu juga banyak yang mengeluhkan tentang sarana dan prasarana PON. Bahkan pengamat olahraga di negeri ini menyebutkan PON 2008 tidak sukses sesuai yang ditargetkan.
Nampaknya kasus serupa bakal terulang di Riau. Pembangunan stadion utama kembali mengharapkan kucuran dana APBN. Sementara waktu terus berjalan dan pembangunan stadion itu belum juga dimulai. Akankah Riau mengikut kasus di Kaltim?
Itu baru dilihat dari persiapan venue PON, belum lagi persiapan daerah dalam membina atlet yang berprestasi yang diharapkan mengharumkan nama Riau sebagai tuan rumah PON. Ketika Wakil Ketua KONI Pusat, Hendarji Supanji meninjau venue PON 2012 di Pekanbaru, Selasa (3/2), kepada Gubernur Riau, Rusli Zainal di VIP Lancang Kuning Bandara Sultan Syarif Kasim, beliau meminta supaya segera siapkan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk PON. Maksudnya tidak hanya SDM kepanitian tapi yang lebih penting atlet Riau.
Karena Jenderal TNI AD ini kawatir Riau akan membeli atlet luar, seperti yang dilakukan tuan rumah PON XVII Kalimantan Timur. Menurut Hendarji, jika pola membeli atlet ini dilakukan setiap tuan rumah PON, maka tujuan penyelenggaraan PON itu tidak tercapai. Sebab PON merupakan pesta olahraga untuk menjaring atlet berprestasi yang dibina oleh daerah.
Wajar bila Hendarji mengkawatirkan Riau. Karena hingga sekarang pembinaan atlet tersebut memang belum terlihat di Bumi Lancang Kuning. "Jangan mengharapkan atlet PPLP. Karena perekrutannya tidak melalui seleksi. Tapi mulailah pembinaan atlet secara berjenjang. Mulai pelajar, remaja, junior dan senior," tutur Hendarji mengingatkan Riau yang diprediksi bakal bergantung dengan atlet PPLP.
Memang belum terlambat bagi Riau untuk memulai pembinaan atlet. Karena waktu masih tersisa sekitar tiga tahun lagi sebelum PON 2012. Namun dengan catatan, semua pengurus cabang olahraga yang nantinya secara otomatis menjadi panitia pelaksana pertandingan, harus solid dan serius melakukan pembinaan.
Bila tidak, tentunya atlet 'instan' atau siap pakai lebih muda didapat untuk meraih prestasi yang diinginkan. Cukup menyediakan dana besar, atlet-atlet yang kerjanya pindah dari satu PON ke PON berikutnya, pasti menyerbu Riau. (Ihsanul Hadi)

289 Suara Bisa Duduk di DPR

MUNGKIN bagi seorang Darnil, caleg Partai Hanura Dapil 1 Kota Pekanbaru tidak akan menyangka dengan mengandalkan perolehan suara di Pemilu 9 April lalu sebanyak 289, bakal melenggang ke Gedung DPRD Kota Pekanbaru. Pasalnya caleg partai lain yang mengantongi seribuan suara bahkan mencapai dua ribu suara tidak lolos menjadi anggota dewan.
Tapi itulah kenyataan yang terjadi di Pemilu 2009. Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) RI yang menggunakan sistem suara terbanyak sebagai patokan menjadi anggota dewan, membawa berkah bagi Darnil. Ya, caleg nomor urut 7 ini merupakan caleg terpilih untuk menduduki satu kursi di Balai Payung Payung Sekaki, sebutan Gedung DPRD Kota Pekanbaru, dengan perolehan suara terkecil dibandingkan caleg terpilih lainnya.
Lain cerita dengan Karmila Dharma Santi yang meraup jumlah suara terbanyak di antara caleg terpilih lainnya. Caleg Partai Demokrat dari Dapil 3 Pekanbaru ini mengantongi 4.769 suara. Karmila jauh mengungguli caleg terpilih lainnya yang rata-rata mengantongi dua ribuan dan seribuan suara.
Meski sebagai 'pemain baru', Karmila ternyata mampu mengambil hati masyarakat Kota Pekanbaru sehingga mendapatkan suara yang signifikan. Faktor partai politik yang menjadi kendaraan caleg sangat menentukan perolehan kursi DPRD. Bagi partai besar seperti Demokrat, Golkar, PKS, PAN dan PPP plus dua partai pendatang baru yang langsung populer, Gerindra dan Hanura. Tidak terlalu sulit mendapat jatah kursi di dewan.
Tinggal persaingan antar caleg dalam satu partai yang menentukan terpilih atau tidak. Seperti yang terjadi pada Darnil. Perolehan suara partainya di daerah pemilihan mampu mendapatkan satu kursi, kemudian baru dihitung perolehan suara caleg. Siapa yang terbanyak, itulah yang mengisi jatah kursi tersebut.
"Nomor urut caleg tidak lagi jadi patokan, tapi siapa yang terbanyak itulah yang mendapat jatah kusri, setelah suara partai dihitung dan ditentukan jatah kursinya. Inilah berkah dari keputusan MK tentang suara terbanyak," ujar Anggota KPU Kota Pekanbaru, Fachri Yasin, Kamis (14/5).
KPU Kota Pekanbaru baru melakukan penetapan perolehan suara dan caleg terpilih Sabtu (16/5) ini di Hotel Aryaduta, namun dari penghitungan Tribun, sebanyak 45 anggota DPRD yang terpilih sudah dapat diketahui, berdasarkan hasil pleno KPU Kota Pekanbaru pada 21 April lalu dan perbaikaan suara caleg pada 2 Mei yang dilakukan Tim Pencari Fakta (TPF) KPU Kota Pekanbaru.
Hanya saja Pemilu 2009 khusus Kota Pekanbaru, tidak berpihak pada kaum perempuan. Keterwakilan perempuan di DPRD Kota Pekanbaru periode 2009-2014 hanya 7 orang dari 45 anggota. Artinya hanya 15 persen, masih jauh dari kurang untuk memenuhi amanat Undang- Undang sebanyak 30 persen. "Sepertinya kaum perempuan belum mampu memenuhi kuota 30 persen tersebut. Tapi inilah hasil Pemilu, rakyat yang menentukan," tutur Fachri yang juga mantan dekan Fakultas Pertanian Universitas Riau ini.
Tapi siapapun yang terpilih, bukan berarti harus berleha-leha di gedung dewan. Bekerja hanya untuk kepentingan sendiri dengan tujuan mengembalikan dana yang habis ketika Pemilu. Ingat, anggota dewan adalah amanah rakyat, jangan sampai amanah itu dikhianati. Karena bisa membuat rakyat marah. Seperti kata-kata orang bijak, suara rakyat adalah suara tuhan!. (Ihsanul Hadi)

Anak-Anak Kami Banyak Putus Sekolah

Tulisan ini saya buat Maret 2008 dan diterbitkan di Tribun Pekanbaru. Meski sudah lama berlalu namun kondisi Kecamatan Bonai Darussalam sampai sekarang tidak banyak berobah..

Pandangan Abbas tertuju pada papan tulis hitam di depan kelasnya. Seorang guru yang mengajar di SD N Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Rokan Hulu tersebut sedang mengajarkan pelajaran matematika. Menggunakan alat tulis kapur putih, ia sibuk menjelaskan materi pelajaran kepada Abbas dan sekitar 20 siswa lainnya yang duduk di kelas empat itu. Baju seragam pramuka, pakain wajib setiap hari Sabtu, yang dipakai Abbas terlihat kremuk dan terkesan kumuh, bahkan di sekolahnya tanpa mengenakan sepatu.

Begitulah kehidupan sehari-hari siswa di sekolah negeri yang di bangun PT CPI tahun 2005 tersebut. Dulu, sebelum Desa Pauh masuk wilayah Rokan Hulu, sekolah itu bernama SDN 008 Libo Pauh, Kabupaten Siak. Bahkan sampai sekarang plang nama sekolah yang dibuat Dinas Pendidikan Kabuapten Siak itu masih berdiri di pagar depan sekolah.

Di Desa Pauh yang berpenduduk sekitar 5000 jiwa atau 695 kepala keluarga hanya terdapat satu Sekolah Dasar Negeri. Kondisinya cukup memprihatinkan, bangku dan meja belajar banyak yang patah. Lantai dan loteng kelas juga berlubang. Anak-anak Suku Bonai dan Sakai yang sekolah di sini juga masih ada yang tidak pakai sepatu.

"Sekolah ini satu-satunya harapan kami untuk mencerdaskan anak-anak. Untuk melanjutkan sekolah tidak ada lagi. SMP lokasinya jauh, yang ada cuma di Kandis dan di Sontang, jarak tempuhnya butuh waktu lebih dari dua jam. Banyak anak-anak kami yang putus sekolah," tutur Agusman.

Beberapa waktu lalu, ketika Bupati Rokan Hulu, Ahmad berkujung ke desa ini pernah menjanjikan membangun SMP. Warga desa pun bersedia menyediakan lahan seluas 1 hektare untuk bangunan sekolah. Namun sampai sekarang janji tersebut belum juga direalisasikan. Karena lokasi sekolah lanjutan jauh, banyak warga yang tidak terlalu peduli dengan pendidikan.

Untuk mencapai Desa Pauh, salah satu jalan yang bisa dilewati dari Kandis, Kecamatan Siak, terus menyusuri jalan yang dibangun PT CPI. Butuh waktu sekitar satu setengah jam menuju desa yang berada di tengah-tengah tiga kabupaten ini, Siak, Kampar dan Rokan Hulu. Padahal jarak antara Kandis dan Desa Pauh hanya 28 kilometer, namun karena kondisi jalan berlubang dan sebagian aspal sudah terkelupas sehingga laju kendaraan hanya 40 km/jam.

Sebelum masuk Desa Pauh, di pintu masuk terdapat gapura yang bertuliskan, Selamat Datang di Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu. Menurut warga setempat, gapura ini dibangun oleh masyarakat sebagai bentuk pemberitahuan keinginan masyarakat bergabung dengan Rokan Hulu. Sebab desa ini merupakan daerah perbatasan yang diperebutkan tiga kabupaten, Kampar, Siak dan Rokan Hulu.

Bukan tanpa alasan kenapa Desa Pauh begitu primadona. Daerah ini merupakan kawasan ladang sumur minyak milik PT CPI. Data dari Kantor Desa Pauh, terdapat sekitar 90 sumur minyak. Sedangkan sumbangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahun sekitar Rp 150 juta.

Kultur masyarakat di Pauh yang di dominasi Suku Bonai dan Suku Sakai menyebabkan mereka memilih bergabung dengan Kecamatan Bonai Darussalam. Meskipun jarak ke ibukota kecamatan 60 kilometer yang ditempuh dengan jalan tanah sekitar 4 jam. "Antara masyarakat Pauh dan Bonai tidak bisa dipisahkan, makanya kami lebih memilih Rokan Hulu dan ini merupakan kesepakatan semua warga," ujar Kepala Desa Pauh, Agusman. (Ihsanul Hadi)

Disinilah Kami Menempa Santri

Catatan ini saya tulis dan diterbitkan di Tribun Pekanbaru pada Februari 2008..Meski cukup lama, tapi kondisi pesantren sampai sekarang belum berobah..

Di dusun terpencil, Kuntu Darussalam, Kecamatan Kampar Kiri terdapat sebuah pesantren tua yang berusia 37 tahun. Kondisinya sangat memprihatinkan. Satu-satunya ruangan belajar, (sebelum dibangun tambahan ruangan baru-baru ini) tidak layak lagi sebagai tempat menempa calon-calon pemimpin agama Islam ini.
Pesantren ini diberi nama Salafiah Syeh Burhanuddin yang didirikan Tengku Muda Djamarin tahun 1971. Lulusannya banyak yang menjadi ulama-ulama terkenal di wilayah Kampar Kiri, bahkan di luar Riau. Karena para santrinya tidak hanya dari wilayah sekitar tapi juga dari Bengkulu, Sumatera Barat, Jambi dan lain-lain.
Lebih parahnya, gubuk-gubuk tempat tinggal santri yang mereka sebut asrama, tak ubahnya seperti kandang kambing. Sebanyak 60 gubuk tersebut, terbuat dari papan dan beratap seng tanpa loteng. Bercat warna putih dengan kondisi mulai lapuk. Ukurannya sekitar 1,5 X 1,5 meter, ditempati dua sampai empat santri satu gubuk. Di sinilah para santri, tidur, memasak dan belajar di bawah penerangan lampu teplok pada malam hari.
Gubuk-gubuk itu berbanjar di antara rumah pemilik pesantren. Di sisi kiri merupakan gubuk santri laki-laki dan di sisi kanan gubuk santri perempuan yang dipisahkan beberapa kolam ikan.
"Dengan semua kesederhanaan dan kekurangan, disinilah kami menempa santri. Supaya menjadi orang yang berguna bagi masyarakat," Wakil Pimpinan Pesantren Syeh Burhanudin yang juga anak kedua pendiri pesantren ini, Ahmad Qusyairi Jumat (15/2) lalu.
Para santri yang berjumlah 350 orang, memang berasal dari keluarga kurang mampu. Mereka tidak dipungut bayaran menuntut ilmu di pesantren ini. Kecuali makan yang ditanggung sendiri, biasanya dikirim orang tua dari kampung masing-masing. Untuk menutupi biaya operasional pesantren, pengurus mengandalkan sumbangan alumninya yang sudah bekerja. Namun bantuan itu pun tak selalu ada.
Para guru yang mengajar, merupakan orang-orang yang ikhlas tidak diberikan bayaran. Mereka juga alumni pesantren ini. Namun sekarang tidak banyak lagi guru yang mengajar karena tidak adanya kesejahteraan, serta banyak yang kembali ke kampung halamannya. "Dulu kami berkebun jeruk di sekitar pesantren, tapi sekarang tidak ada lagi, karena tidak ada modal," kata Ahmad.
Pesantren yang mendidik anak kurang mampu ini, mengajarkan ilmu agama dan keahlaian lainnya untuk bertahan hidup, membutuhkan uluran tangan pemerintah dan masyarakat yang peduli pendidikan. Membangun ruangan belajar dan asrama santri. Karena keberadaan pesantren ini cukup terkenal di wilayah Kampar Kiri. Namun fasilitasnya kurang memadai. (Ihsanul Hadi)

Di mana Markas PSPS?

TINGGAL selangkah lagi tim sepakbola kebanggaan masyarakat Riau, khususnya Kota Pekanbaru masuk sebagai peserta Indonesia Super League (ISL), kompetisi bergengsi pada level tertinggi di tanah air. Masuk semi final Liga Utama Indonesia, PSPS hanya butuh dua kali menang untuk memastikan satu tiket ke ISL.
Meski tiga kontestan lain yang masuk semifinal bukan tim kacangan. Namun diperkirakan anak asuh Abdur Rahman Gurning ini dapat mengatasinya. Mengingat, PSPS tanpa pemain bintang mampu bercokol di puncak klasemen wilayah I beberapa saat, sebelum akhirnya direbut Persisam Samarinda.
Tiga kandidat lainnya memang berambisi untuk menembus level ISL. Persebaya, Persema Malang dan Persisam yang memiliki pemain-pemain nasional. Namun bukan tidak mungkin Dedi Gusmawan Cs dapat mengalahkan tim-tim tersebut. Jika pun harus mengisi posisi buncit peraih poin dalam partai semi final, PSPS masih berpeluang masuk ISL melalui babak play off.
Rasanya tidak akan sia-sia perjuangan Agusrianto dan kawan-kawan untuk mewujudkan mimpi masyarakat pecinta bola Bumi Lancang Kuning supaya PSPS bermain di level ISL. Rasa optimis ini juga diusung Dzumafo Herman Cs untuk lolos ke ISL.
Namun dibalik rasa optimis dan kondisi yang memungkinkan PSPS masuk ISL, timbul satu pertanyaan, jika lolos ISL, dimana PSPS akan membuat mess dan lapangan mana yang akan dipakai? Sesuai dengan persyaratan Badan Liga Indonesia (BLI), peserta ISL wajib memiliki kandang (lapangan) standar.
Lapangan sepakbola yang memiliki segala kelengkapan yang diperlukan. Seperti memiliki lampu sorot untuk bermain malam, ruang ganti pemain yang layak dan sebagainya. Di Riau, lapangan seperti itu belum ada. Stadion Rumbai yang menjadi kebanggaan masyarakat Kota Bertuah, masih berada pada kategori B, hasil verifikasi BLI beberapa waktu lalu.
"Sebenarnya jika Stadion Rumbai diserahkan Pemprov pengelolaannya kepada Pemko, bisa diperbaiki menjadi kategori A. Namun tetap saja butuh biaya besar dan tak mungkin dalam waktu dekat untuk memperbaikinya," ujar Manajer PSPS Pekanbaru, Dastrayani Bibra dalam satu kesempatan.
Memang sebagai tuan rumah PON 2012, Riau bakal diuntungkan dengan pembangunan sejumlah venue-venue olahraga. Bahkan direncanakan di Pekanbaru bakal dibangun stadion utama yang memiliki kapasitas 45 ribu penonton. Stadion tersebut diperkirakan bakal menjadi landmark baru di Kota Bertuah yang patut dibanggakan. Namun pembangunan itu baru sebatas rencana dan baru selesai paling cepat tahun 2011. Sementara PSPS Pekanbaru tahun ini juga butuh satu markas yang memadai.
Beberapa waktu lalu sempat muncul wacana, PSPS akan menggunakan Stadion Jaka Baring sebagai home base. Stadion kebanggaan masyarakat Kota Palembang tersebut memang dinilai layak dan memenuhi standar BLI. Sehingga PSMS Medan pun bermarkas di stadion eks PON 2004 ini.
Sah-sah saja jika PSPS akhirnya terpaksa memilih home base di luar Kota Pekanbaru. Dan dalam aturan BLI hal itu diperbolehkan. namun sangat disayangkan, jika ribuan suporter fanatik Askar Bertuah, sebutan PSPS, bakal tidak bisa menyaksikan secara langsung setiap pertandingan. Padahal keberadaan PSPS sebagai peserta liga atau kompetisi level tertinggi di tanah air, merupakan hiburan, untuk menghilangkan stress di tengah himpitan ekonomi yang melanda bangsa ini.
Akankah bermanfaat lagi kucuran dana APBD untuk membiayai tim kebanggaan masyarakat Riau tersebut? Padahal tujuan bantuan itu supaya masyarakat bisa menikmati setiap pertandingan PSPS. Jawabannya, terganting kebijaksanaan pengurus dan manajemen PSPS serta perhatian Pemerintah Daerah untuk mencarikan solusi lapangan yang laik dan memenuhi standar BLI. Sehingga masyarakat tidak kecewa dan kucuran dana APBD untuk PSPS dapat dirasakan manfaatnya secara bersama. (Ihsanul Hadi)

Kereta Api Pernah Eksis di Pekanbaru

Wahai kusuma bangsa. Anda diboyong Jepang penguasa bekerja, bekerja dan bekerja. Nasibmu dihina papa, jasamu tak kulit terurai tulang. Di sini anda rehat bersama tanpa tahu keluarga. Tak ada nama dan upacara, namun jasamu dikenang bangsa. Andalah pahlawan kerja. Ya Allah keharibaan-Mu kami persembahkan mereka, ampunilah, rahmatilah mereka.

Kata-kata tersebut tertera pada sebuah monumen di kawasan Simpang Tiga, Pekanbaru yang ditandatangani Gubernur KKDH TK I Riau, R H Soebrantas Siswanto tanggal 10 November 1978. Sekilas memandang dari pinggir Jalan Kaharuddin Nasution tersebut monumen tidak kelihatan. Karena tertutup illalang dan padang rumput yang tinggi.
Dari depan komplek perkuburan yang ada monumen itu terdapat dua plang nama. Plang papan pertama bertuliskan Makam Pahlawan Kerja dan palang kedua bertulis Partai Buruh. Sepintas orang tidak akan menyangka di komplek perkuburan yang berdampingan dengan perkuburan masyarakat umum itu, terdapat makam para pahlawan yang disebut Pahlawan Kerja.
Lokasinya tidak terawat, rumput dan ilalang tumbuh lebih tinggi dari kuburan, bahkan monumen batu itu juga mulai tertutup rimbunnnya ilalang. Sementara di bagian belakang yang lebih tinggi terdapat gerbong kereta api yang juga mulai digerogoti semak belukar. Di atas gerbong bersejarah itu terdapat satu bendera merah putih tidak terlalu besar.
Pahlawan kerja ini berkaitan dengan korban Romusha (kerja paksa) zaman Jepang ketika membangun rel kereta api dari Pekanbaru ke Muara Sijunjung (Sumatera Barat). Sebagian masyarakat Riau, khususnya Pekanbaru mungkin belum mengetahui dulu pernah ada lintasan kereta api yang menghubungkan Pekanbaru dengan Muara Sijunjung.
Monumen, makam dan gerbong kereta api di Simpang Tiga ini menjadi saksi kereta api pernah eksis di Riau zaman penjajahan Jepang. Pembangunannya mengorbankan puluhan ribu masyarakat Indonesia yang dipekerjakan secara paksa. Dalam buku karya HM Syafei Abdullah berjudul Tragedi Pembangunan Rel Kereta Api, tercatat 150 korban romusha dikubur massal di Simpang Tiga ini.
Syafei Abdullah yang juga saksi dari kekejaman romusah Jepang mencatat panjang lintasan Muara Sijunjung sampai ke Pekanbaru 238 kilometer. Lama pembangunan lebih kurang 25 bulan (1943-1945). Jumlah bedeng atau bangsal tempat tinggal romusha sekitar 600 buah, tiap-tiap satu bedeng dihuni 250 sampai 500 orang.
Para Romusha ini didatangkan militer Jepang dari Pulau Jawa dan warga Sumatera, termasuk Riau. Mereka dipekerjakan secara paksa tanpa diberi waktu istirahat dan makanan yang cukup. Hal ini lah yang menyebabkan romusha banyak yang mati kelaparan dan disiksa tentara Jepang. Romusha yang meninggal tidak dikuburkan dengan layak, melainkan ditimbun secara massal. Bahkan yang masih sekarat pun dikubur hidup-hidup.
Kurangnya ransum makanan yang diberikan Jepang, memaksa beberapa romusha melarikan diri, melalui rimba belantara yang belum pernah dijamah manusia. Lokasi pembangunan rel kereta api ini dari Pekanbaru hingga ke Muara Sijunjung, jauh dari pemukiman warga. Para romusha tidak hanya berhadapan dengan tentara Jepang yang kejam tapi juga binatang buas.
Dalam pelariannya, kebanyakan romusha menemui ajal di hutan belantara. Karena tidak cukup bekal makanan atau diserang binatang buas. Terlebih bagi romusha dari Pulau Jawa yang tidak mengenal jalan pulang. Sedangkan romusha asal Riau banyak yang selamat dalam pelarian karena mengetahui jalan pintas.
Bagi romusha ketika itu, berprinsip lebih baik mati di belantara hutan daripada menahan siksa tentara Jepang yang tidak henti-hentinya. Hingga Indonesia merdeka tahun 1945, bekas romusha masih ada yang meninggal dunia akibat sakit parah yang mereka derita selama kerja paksa tersebut.
Jalan kereta api maut yang mengorbankan ratusan ribu jiwa tersebut akhirnya selesai awal tahun 1945. Untuk pertama kali dilalui kereta api model kuno yang mempregunakan bahan bakar kayu atau batubara pada Februari 1945. Pada pagi hari, kereta api itu berangkat dari Muaro Sijunjung menuju Pekanbaru.
Ditumpangi serdadu Jepang, masinisnya orang Indonesia bernama Yahya (menetap di Rumbai, Pekanbaru) cemas melewati rel yang dibangun romusha. Karena bantalannya terbuat dari kayu, begitu juga jempatan dari kayu yang tidak kuat menahan berat gerbong. Akhirnya jembatan- jembatan lintasan rel kereta api itu runtuh dan gagal diperbaiki tentara Jepang karena sudah takluk dari Sekutu.
Kereta api yang terakhir terdapat di Tanjung Rhu (Pekanbaru) dan tidak dapat lagi kembali ke daerah asalnya, Muaro Sijunjung. Sebagian gerbong kreta api tersebut diabadikan bersama monumen dan kuburan massal bekas romusha di Simpang Tiga. Sebagian lagi dipreteli warga, dijual perkilo, termasuk rel kereta api yang sudah dibangun.


Kini yang ada hanya onggokan kuburan dan perghargaan masyarakat Indonesia khususnya Mantan Gubernur Riau Soerbrantas Siswanto berupa monumen yang ditulis dalam bentuk puisi di sebuah batu. Setelah itu, tidak ada lagi yang peduli dengan mereka. Tepat seperti yang diungkapkan bait pusis pada monumen Pahlawan Kerja, Di sini anda rehat bersama, tanpa tahu keluarga, tak ada nama dan upacara.
"Instansi terkait harusnya membersihkan makam pahlawan kerja tersebut. Mereka adalah pejuang bangsa yang menjadi korban penjajah Jepang. Hanay dalam bentuk itulah kita menghargai jasa mereka," ujar Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) Riau Prof Suwardi,MS.

Semak ilalang dibiarkan tumbuh menutupi makam-makam tua dan gerbong saksi sejarah kekejaman penjajah Jepang yang akan tercacat dalam sejarah bangsa dan selalu dikenang, meskipun kuburan mereka tak dirawat. Mengutip perkataan Mantan Presiden RI pertama, Ir Soekarno, "Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawan". Apakah kita termasuk orang yang menghargai jasa pahlawan? (Ihsanul Hadi)

Pelatnas, Sekedar Gengsi Bagi Riau?

KONI Pusat resmi meluncurkan program Pelatnas SEA Games 2009 pada 12 Februari lalu. Namun sayang, tidak semua cabang olahraga serentak memulai pemusatan latihan ini. Seperti Provinsi Riau yang ditunjuk menjadi tempat Pelatnas tiga cabang olahraga. Golf, sepak takraw dan angkat besi. Hingga saat ini belum juga bisa memastikan jadwal dimulainya Pelatnas.
Hal ini terkait belum ditemukannya sumber dana yang dibutuhkan untuk membiayai Pelatnas. Ditaksir menghabiskan dana Rp 9 miliar, dengan perincian, renovasi Hall Basket, Komplek Stadion Rumbai sebagai tempat latihan sepak takraw, biaya akomodasi, konsumsi dan transportasi lokal peserta Pelatnas.
Bukan perkara mudah bagi Pemprov Riau melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) untuk menyediakan dana sebanyak itu. Pasalnya Pelatnas tidak tercantum di daftar dana yang dibiayai APBD Riau 2009. Pelatnas justru diterima oleh Gubernur Riau ketika RAPBD sudah ketok palu di DPRD Riau awal tahun 2009.
Akibat belum terlihat tanda-tanda kesiapan Riau ini pula sehingga KONI Pusat kembali mengirim orangnya untuk bertemu dengan pejabat tertinggi di Bumi Lancang Kuning. Pejabat teras KONI Pusat tersebut, Sri Sudono Sumarto yang disambut Wakil Gubernur Riau, Mambang Mit, Senin (16/2).
Pertemuan dua pejabat itu juga dihadiri beberapa pejabat terkait, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Lukman Abbas, Sekum KONI Riau, Darmansyah dan beberapa pengurus lainnya. Namun lagi-lagi, tidak ada hasil yang dicapai dari pertemuan itu. Riau menyatakan belum mempunyai dana untuk memulai Pelatnas.
Langkah yang diambil Gubernur Riau, Rusli Zainal untuk menerima tiga cabang olahraga di Pelatnas- kan di Riau, jelas tanpa perencanaan yang matang. Rusli Zainal tidak memikirkan embel-embel di balik penunjukan sebagai tuan rumah Pelatnas tersebut. Sehingga instansi terkati, Dispora Riau mejadi kalang kabut mencari dana.
Sebagai Ketua Umum KONI Riau, memang Rusli tidak dapat mengelak ketika disodorkan KONI Pusat sebagai tuan rumah Pelatnas. Karena Riau dikenal sebagai daerah kaya dan tuan rumah pelaksana PON 2012. Jadi dapat disimpulkan, Riau menerima Pelatnas karena gengsi tanpa dipikirkan implikasi yang harus ditanggung..Semoga Pelatnas berjalan sesuai rencana. Tidak mengorbankan prestasi Indonesia di SEA Games 2009, Laos hanya karena Riau terlambat memulai Pelatnas...

PSPS Menuju Liga Super Indonesia

PSPS Pekanbaru mengawali putaran kedua Liga Utama Indonesia dengan hasil meyakinkan. Empat laga yang dilakoni Agusrianto Cs berhasil meraup poin penuh. Dua pada laga tandang menghadapi PSSB Bireun dan PSDS. Serta dua laga kandang menghadapi Semen Padang dan PSP. Perolehan ini semakin mengokohkan posisi PSPS di puncak klasemen dengan mengantongi 39 poin dari 18 kali bertanding. Selisih 11 poin dari peringkat kedua, Persisam dan Semen Padang yang sama-sama mengantongi poin 28.
Hasil ini jelas memudahkan langkah Askar Bertuah, julukan PSPS untuk menapaki kompetisi Liga Super Indonesia musim 2009/2010. Jika anak asuh Abdur Rahman Gurning ini mampu memaksimalkan enam laga kandang tersisa dengan poin penuh, masuk ke kompetisi level tertinggi di tanah air itu bukan lagi mampi.
Memang terlalu dini untuk berbicara soal persiapan menuju Liga Super. Karena kompetisi Liga Utama baru berakhir April mendatang. Namun tidak ada salahnya untuk memulai persiapan dari sekarang. Sehingga tidak terburu-buru ketika memasuki Liga Super.
Banyak hal yang harus dibenahi PSPS jika bermain di Liga Super. Seperti stadion yang harus standar nasional, mempunyai lampu penerangan dan kapasitas penonton yang memadai. Sebab jumlah penonton akan jauh meningkat, seiring dengan penampilan bagus PSPS.
Selain itu dari segi pengelolaan suporter juga harus lebih bagus. Asykar Theking, kelompok suporter PSPS, harus mampu menjadi pendukung yang fanatik, seperti suporter tim-tim besar lainnya di tanah air. Asykar Theking tidak hanya memberi dukungan di kandang, tapi juga ketika laga tandang.
Sisi lain yang lebih penting dan mesti menjadi perhatian dari sekarang adalah soal pendanaan. Bermain di level kompetisi Liga Super, tidak cukup laga dana Rp 5 miliar seperti dana bermain di Liga Utama. Minimal butuh dana Rp 12 miliar untuk membiayai tim di Liga Super.
Banyak hal yang sebenarnya bisa menjadi penyokong dana bagi PSPS. Beberapa perusahaan raksasa di Riau, seperti PT CPI, RAPP, seharusnya memberi kontribusi terhadap tim kebanggaan masyarakat Kota Bertuah. Hal ini pernah dilakukan PSPS, era Gubernur Riau, Saleh Djasit.
Ketika itu pemain-pemain bintang nasional, seperti Kurniawan, Hendro Kartiko, Bima Sakti dan sebagainya diajak bergabung. Bahkan ketika itu, PSPS tercatat sebagai tim sepakbola di Indonesia yang memberi nilai kontrak tertinggi.
Kini PSPS mulai bangkit dan diprediksi bakal melenggang ke Liga Super. Ini sebuah prestasi yang membanggakan bagi Pekanbaru dan mengharumkan nama daerah. Melalui sepakbola, rasa kecintaan terhadap daerah terus bertambah dan yang paling penting mempromosikan Riau, khususnya Pekanbaru di tingkat nasional.
"Beberapa bank daerah, memberi dukungan terhadap tim sepakbola di daerah itu. Kenapa di Pekanbaru tidak bisa dilakukan hal yang demikian. Bank Riau mengatakan untung, seharusnya bisa membantu PSPS," tutur Ketua Asykar Theking, Nasrul.
Seandainya beberapa BUMD daerah, Bank Riau dan RAL, serta perusahaan besar di Riau memberi kontribusi terhadap tim sepakbola, bukan hal yang tidak mungkin lagi prestasi tim-tim dari Riau berkilau di kancah nasional. Sepakbola memang lebih banyak menghabiskan uang, namun sepakbola merupakan hiburan yang digandrungi masyarakat. (ihsanul hadi)

Pelatnas Untung atau Rugi Bagi Riau?

HINGGA saat ini, KONI Pusat dan Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga (Kemenegpora) RI belum satu pendapat soal Program Atlet Andalan (PAL) dan Pemusatan Latihan Nasional (Pelatnas). Kedua instansi ini masing-masing puny argumen soal pembinaan atlet. Menegpora dengan PAL-nya dan KONI masih mempertahankan sistem Pelatnas.
Menjelang SEA Games, Desember 2009 di Laos, KONI Pusat akan mulai program Pelatnas aal Februari ini. Berbeda dengan sebelumnya Pelatnas terpusat di satu tempat, kali ini dilaksanakan di beberapa daerah yang ditunjuk KONI. Provinsi Riau mengusulkan lima cabang olahraga. Namun kemungkinan disetujui hanya empat cabang. Golf, Angkat Besi/Berat, Sepak Takraw dan Senam. Sementara satu cabang lagi, Taekwondo diambil Kalimantan Timur.
Riau boleh saja bangga, diberi kepercayaan sebagai tuan rumah Pelatnas. Namun dibalik penunjukan itu, terdapat maksud tertentu dari KONI Pusat. Latar belakang Pelatnas di lempar ke daerah-daerah, berawal dari perseteruan Menegpora dengan KONI Pusat. PAL hanya menggunakan anggaran sekitar Rp 100 miliar. Sementara Pelatnas awalnya direncanakan KONI Pusat menghabiskan biaya sekitar Rp 300 miliar. Namun kemudian entah kenapa, tiba-tiba usulan anggaran itu turun drastis menjadi Rp 100 miliar.
Selanjutnya KONI Pusat mengambil kebijakan, menunjuk daerah-daerah yang siap sebagai tuan rumah pelaksana Pelatnas. Dengan kosekuensi menanggung semua biaya atlet selama masa Pelatnas yang diperkirakan sekitar enam bulan. Di sinilah timbulnya pertanyaan, sebagai tuan rumah Pelatnas, Riau memperoleh keuntungan atau rugi?
Dapat dipastikan, dana APBD Riau bakal terserap untuk kegiatan Pelatnas ini. Sementara atlet Riau yang dipanggil masuk Pelatnas hanya 8 orang. Tidak sebanding dengan besarnya biaya untuk menanggung akomodasi, konsumsi dan sarana latihan atlet dan pelatih selama masa Pelatnas.
"Keuntungan Riau, pelatih lokal bisa menyaksikan pelatih Pelatnas memberi program latihan. Pelatih- pelatih Pelatnas ini kebanyakan dari luar negeri. Sehingga bisa berbagi pengalaman dengan pelatih lokal," tutur Sekum KONI Riau, Darmansyah yang menilai Pelatnas di daerah sangat menguntungkan.
Mungkin beragam pandangan dan pendapat masyarakat akan muncul tentang Pelatnas di Riau. Pro dan kontra terhadap satu kebijakan publik merupakan hal yang lumrah. Namun yang perlu diingat Pemprov Riau, latar belakang Pelatnas daerah karena KONI Pusat mengharapkan sebagian biaya ditanggung tuan rumah.
Jika dana untuk membiayai Pelatnas dari APBD itu digunakan untuk membina atlet-atlet Riau. Mungkin jauh lebih bermanfaat untuk menciptakan atlet berprestasi, terutama di PON 2012. Karena selama ini, organisasi cabang olahraga di Bumi Lancang Kuning, selalu kesulitan soal dana. Sehingga tak jarang, sebuah cabang olahraga batal mengirim atletnya di kejuaraan nasional karena tidak ada biaya. (Ihsanul Hadi)

Mana Pembinaan Atlet Riau?

KETIKA Wakil Ketua KONI Pusat, Hendarji Supanji meninjau venue PON 2012 di Pekanbaru, Selasa (3/2), kepada Gubernur Riau, Rusli Zainal di VIP Lancang Kuning Bandara Sultan Syarif Kasim, beliau meminta supaya segera siapkan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk PON. Maksudnya tidak hanya SDM kepanitian tapi yang lebih penting atlet Riau.
Karena Jenderal TNI AD ini kawatir Riau akan membeli atlet luar, seperti yang dilakukan tuan rumah PON XVII Kalimantan Timur. Menurut Hendarji, jika pola membeli atlet ini dilakukan setiap tuan rumah PON, maka tujuan penyelenggaraan PON itu tidak tercapai. Sebab PON merupakan pesta olahraga untuk menjaring atlet berprestasi yang dibina oleh daerah.
Wajar bila Hendarji mengkawatirkan Riau. Karena hingga sekarang pembinaan atlet tersebut memang belum terlihat di Bumi Lancang Kuning. "Jangan mengharapkan atlet PPLP. Karena perekrutannya tidak melalui seleksi. Tapi mulailah pembinaan atlet secara berjenjang. Mulai pelajar, remaja, junior dan senior," tutur Hendarji mengingatkan Riau yang diprediksi bakal bergantung dengan atlet PPLP.
Setidaknya hal itu pula yang diungkapkan Dispora Riau melalui Kepala UPT Pelatihan, Sanusi Anwar dalam ekspose persiapan PON 2012 di hadapan Komisi A DPRD Riau, Rabu (4/2). Riau sudah mulai mempersiapkan atlet dari PPLP yang ada. Serta dalam waktu dekat melaksanakan Pelatda dan Pelatnas.
"Kalau ada atlet luar yang ingin membela Riau di ajang Kejurnas akan kita tampung. Dengan syarat jauh sebelum PON 2012 dan membela Riau tidak hanya di PON. Selain itu target Riau tidak masuk peringkat 5 besar, tapi cukup peringkat 8," tutur Sanusi.
Menciptakan atlet berprestasi, tidak cukup hanya waktu setahun atau dua tahun. Apalagi di PON 2012, beberapa cabang olahraga bakal membatasi usia atlet. Sehingga butuh atlet yang benar-benar hasil binaan lokal. Meski hanya menargetkan masuk 8 peringkat besar perolehan medali, tetap saja butuh atlet lokal yang bisa diandalkan.
Data yang dirilis sekretariat KONI beberapa waktu lalu, terdapat 20 cabang olahraga yang kepengurusannya belum dilantik atau melaksanakan Musda. Rata-rata cabang olahraga ini dipertandingkan di PON 2012. Timbul pertanyaan, apakah mungkin pembinaan atlet terlaksana jika organisasinya belum dilantik atau belum Musda? Atau pembinaan atlet bisa diambilalih KONI Riau atau Dispora?
Anggota DPRD Riau, Yudha Bakti yang getol mengoreksi persiapan PON 2012, mengingatkan Dispora dan KONI Riau supaya tidak hanya fokus pada pembangunan fisik venue PON. Tapi yang tak kalah penting menyiapkan atlet, dengan mendatangkan pelatih-pelatih berkualitas. "Riau tentu menginginkan sukses di PON 2012. Sukses sebagai tuan rumah dan sukses prestasi atlet," tutur politisi PAN ini.
KONI Jawa Barat, bahkan Wakil Gubernurnya, dede Yusuf yang juga berkunjung ke Riau belum lama ini juga mengingatkan Riau supaya tidak membeli atlet luar. Jawa Barat mungkin masih trauma dengan sikap arogansi Kaltim yang memborong atletnya untuk bergabung dengan iming-iming materi yang berlimpah.
Bahkan dengan niat baik, Jawa Barat bersedia menjadi patner Riau dalam hal melatih dan membina atlet. Jawa Barat yang mempunyai banyak stok pelatih, beberapa di antaranya bisa dimanfaatkan Riau. "Tekad Riau tidak akan membeli atlet sangat kami puji. Itu komitmen yang bagus untuk memajukan olahraga di daerah ini dengan memberdayakan atlet lokal" ujar Ketua KONI Jawa Barat, H AM Ruslan.
Memang belum terlambat bagi Riau untuk memulai pembinaan atlet. Karena waktu masih tersisa sekitar tiga tahun lagi sebelum PON 2012. Namun dengan catatan, semua pengurus cabang olahraga yang nantinya secara otomatis menjadi panitia pelaksana pertandingan, harus solid dan serius melakukan pembinaan.
Bila tidak, tentunya atlet 'instan' atau siap pakai lebih muda didapat untuk meraih prestasi yang diinginkan. Cukup menyediakan dana besar, atlet-atlet yang kerjanya pindah dari satu PON ke PON berikutnya, pasti menyerbu Riau. (Ihsanul Hadi)